Mengungkap Peran Etnis Tionghoa Yang Terlupakan

JAKARTA, CAKRAWALANEWS.COM – 

Kemerdekaan Indonesia tak bisa dilepaskan dari peran warga etnis Tionghoa. Sejak dulu telah memberikan dukungan tenaga, logistik bahkan senjata. Namun, belakangan, peran etnis Tionghoa nyaris terhapus dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Karena tidak tercatat dengan baik, sehingga banyak yang tak mengetahui, apa sanksi yang diberikan pemerintahan kolonial Belanda kepada Sie Kok Liong atau Muhammad Cia, karena memberikan izin kepada pemuda untuk menggelar kongres sumpah pemuda 1928 di rumahnya. Kemudian rumah milik Muhammad Cia itu kini dijadikan Museum Sumpah Pemuda.

Selain Sie Kok Liong, keterlibatan etnis Tionghoa dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan republik Indonesia juga dilakukan oleh Liem Koen Hian di Surabaya. Pada 1932, Liem Koen Hian mendirikan organisasi politik dengan menggunakan nama Partai Tionghoa Indonesia (PTI).

Padahal, saat itu pemerintah kolonial Belanda mengharamkan setiap istilah yang menggunakan kata Indonesia. Bahkan, ketika itu, etnis Tionghoa mengalami diskriminasi dan dikatagorikan sebagai bangsa timur jauh.

Kemudian, muncul sebuah gerakan bawah tanah yang bernama Chung Yang Hai Wei Ting Chin atau Chungking. Organisasi yang bermarkas di Malang dipimpin Yap Bo Chin  memiliki ribuan anggota dan tersebar di seluruh penjuru pulau Jawa.

Organisasi ini berwatak radikal, tak jarang mereka melakukan sabotase terhadap jaringan telepon dan membongkar rel kereta api. Tujuannya untuk menghambat proses komunikasi dan pengiriman logistik bagi tentara penjajah di daerah pedalaman.

Peran etnis Tionghoa dalam perjuangan bersenjata untuk menegakkan kemerdekaan Indonesia, terus berlangsung. Lewat jaringan, kolega dan kelompok yang dimiliki, mereka mensuplai logistik dan persenjataan yang diselundupkan dari Singapura, untuk digunakan mendukung perjuangan kemerdekaan.

Pasang Surut Etnis Tionghoa

Menjelang proklamasi kemerdekaan, tercatat sekitar empat orang warga etnis Tionghoa duduk dalam Badan Penyelidik Upaya Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan seorang dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Kemudian pada awal kemerdekaan, etnis Tionghoa mendapat peran di lembaga politik. Saat kabinet Sjarir, Mr. Tan Po Gwan diangkat menjadi Menteri Negara Urusan Tionghoa. Lalu, dalam kabinet Amir Sjarifoedin dua jabatan menteri dipercayakan kepada etnis Tionghoa.

Yaitu, Siauw Giok Tjhan yang diangkat sebagai Menteri Negara mewakili etnis Tionghoa dan Dr. Ong Eng Die yang diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Dr. Ong Eng Die ini selanjutnya ditunjuk sebagai Menteri Keuangan dalam kabinet Ali Sastroamidjojo. Selain Dr. Ong Eng Die, Ali Sastroamidjojo juga menunjuk Lie Kiat Teng sebagai Menteri Kesehatan.

Peran politik yang diberikan kepada etnis Tionghoa ini bukan melulu pada pemberian jabatan publik. Dalam politik diplomasi melalui serangkaian perundingan pun, pemerintah Indonesia juga menunjuk orang-orang dari etnis Tionghoa untuk duduk sebagai anggota tim delegasi. Seperti dalam perjanjian Renville ada Dr. Tjoa Siek In, sementara dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) ada Dr. Sim Kie Ay.

Ketika Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) tahun 1950, ada  enam orang etnis Tionghoa duduk dalam parlemen RIS. Mereka mewakili Negara Republik Indonesia dan Negara-negara bagian yang ada dalam konsep RIS.

Keenamnya adalah, Siauw Giaok Tjhan dan Drs. Yap Tjwan Bing (Wakil Republik Indonesia), Mr. Tan Tjin Leng (Negara Indonesia Timur), Ir. Tan Boen Aan dan Mr Tjoa Sie Hwi (Negara Jawa Timur) serta Tjoeng Lin Seng (Negara Kalimantan Barat)

Bahkan yang mengejutkan, dalam pemilu 1955 banyak orang Tionghoa yang berhasil menduduki kursi parlemen dan berangkat dari partai politik Islam, yaitu Oei Tjeng Hien (Masjumi) serta Tan Oen Hong dan Tan Kim Long (NU).

Namun, jaman orde baru, pemerintah melarang segala aktivitas yang berkaitan dengan budaya Tionghoa. Larangan ini bukan hanya membatasi aktivitas politik orang-orang Tionghoa, melainkan juga aktivitas budayanya. Bahkan pada masa ini dikeluarkan aturan bagi orang Tionghoa untuk mengganti namanya dengan nama Indonesia.

Setelah selama 32 tahun pemerintahan orde baru yang dipegang Presiden Soeharto berakhir, kemudian lahir era reformasi. Perlahan, etnis Tionghoa memiliki ruang dan kesempatan untuk mengekspresikan nilai budaya dan kehendak politiknya secara bebas.

Hendaknya, kedepan tidak lagi perlu menguras energi dan membuang-buang waktu hanya untuk membahas perbedaan. Apalagi perbedaan itu sudah lama bersatu untuk  berjuang merebut kemerdekaan yang saat ini menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Diharapkan, dalam sebuah negara demokrasi, perbedaan adalah sebuah kelebihan yang dapat dijadikan kekuatan untuk meraih cita-cita bersama. Karena, Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau, suku, budaya dan ribuan perbedaan lainnya. Dalam kebhinekaan itulah Indonesia menjadi sebuah negara yang berdaulat, kuat dan besar serta diperhitungkan bangsa-bangsa lainnya. (son)

http://www.cakrawalanews.com/index.php/Headline/mengungkap-peran-etnis-tionghoa-yang-terlupakan.html

Tinggalkan komentar anda :) Kata-kata anda mencerminkan nilai diri anda

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s